Korea Utara telah melayangkan tuntutan kepada Korea Selatan terkait sebuah insiden yang melibatkan drone. Pyongyang menuduh sebuah pesawat tanpa awak melanggar wilayah udaranya, melintasi perbatasan dari area Ganghwa di Korea Selatan menuju kota Kaesong di Korea Utara.
Berdasarkan laporan AFP pada hari Minggu, 11 Januari 2026, Korea Utara mengklaim insiden itu terjadi pada awal Januari. Mereka juga mempublikasikan foto-foto yang diklaim sebagai sisa-sisa drone yang berhasil ditembak jatuh.
Pihak Korea Selatan dengan tegas membantah klaim tersebut. Kementerian Pertahanan Seoul menyatakan bahwa drone yang dimaksud bukanlah model yang digunakan oleh militer mereka.
Kim Yo Jong, adik perempuan dari pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, menyatakan bahwa militer Korea Selatan telah memberikan pernyataan resmi yang menyatakan bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas insiden tersebut dan tidak memiliki niat untuk memprovokasi atau mengganggu Korea Utara. Pernyataan ini disiarkan melalui Kantor Berita Pusat Korea (KCNA), yang merupakan media pemerintah.
Meskipun demikian, penjelasan yang mendalam dan rinci harus diberikan terkait insiden sebenarnya dari drone yang melintasi perbatasan selatan republik kami, ujar Kim Yo Jong, seperti yang dikutip oleh KCNA.
Tanggapan Korea Selatan
Menanggapi tuduhan tersebut, pihak militer Korea Selatan menyatakan bahwa investigasi yang mereka lakukan menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki drone yang dimaksud dan juga tidak mengoperasikan pesawat tanpa awak apa pun pada waktu dan tanggal yang diklaim oleh Korea Utara.
Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung, telah menginstruksikan pembentukan tim investigasi gabungan yang terdiri dari unsur militer dan kepolisian untuk melakukan penyelidikan yang cepat dan menyeluruh.
Jika benar bahwa warga sipil mengoperasikan drone tersebut, maka itu adalah tindakan kriminal serius yang mengancam perdamaian di Semenanjung Korea dan keamanan nasional, tegas Lee.
Namun, Kim Yo Jong menegaskan bahwa fokusnya bukanlah pada apakah drone tersebut dioperasikan oleh pihak militer atau sipil. Faktanya tetap bahwa sebuah drone dari Korea Selatan telah melanggar wilayah udara negara kami, tambahnya, seperti yang dilaporkan oleh KCNA.
Kim mengakhiri pernyataannya dengan nada keras, menyebut Korea Selatan sebagai geng preman dan sampah.
Analisis dari Perspektif Analis
Para analis berpendapat bahwa pernyataan Kim Yo Jong mengindikasikan bahwa Pyongyang berupaya untuk menyelesaikan masalah ini melalui jalur diplomatik.
Pernyataan Kim mengisyaratkan bahwa Pyongyang tidak berniat untuk meningkatkan masalah ini menjadi konflik militer, kata Hong Min, seorang analis dari Institut Unifikasi Nasional Korea.
Akan tetapi, tuntutan Kim untuk mendapatkan klarifikasi menunjukkan adanya pergeseran strategi menuju tekanan diplomatik dengan meminta pertanggungjawaban pihak Tuna55 yang berwenang atas insiden tersebut, jelasnya kepada AFP.
Konteks Politik yang Lebih Luas
Tuduhan baru mengenai insiden drone ini muncul di tengah proses hukum terhadap mantan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, atas tuduhan bahwa ia secara ilegal memerintahkan operasi drone dengan harapan memprovokasi respons dari Pyongyang dan menggunakannya sebagai alasan untuk memberlakukan keadaan darurat militer.
Yoon dimakzulkan dan diberhentikan dari jabatannya pada bulan April tahun lalu karena upayanya untuk memberlakukan keadaan darurat militer.
