Ketegangan di jantung aliansi NATO memasuki babak baru. Sejumlah negara Eropa, termasuk Prancis dan Jerman, mulai mengirimkan personel militer ke Greenland untuk mengikuti latihan bersama dengan Denmark. Langkah ini dilakukan di tengah meningkatnya ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang secara terbuka menyatakan keinginannya mencaplok pulau tersebut.
Pernyataan Trump bukan sekadar retorika biasa. Ancaman untuk mengambil alih wilayah Greenland—bahkan dengan kekuatan militer—telah mengguncang tatanan keamanan transatlantik yang selama ini berdiri di atas prinsip solidaritas dan pertahanan kolektif.
Bagi Denmark, situasi ini sangat serius. Pemerintah di Kopenhagen menegaskan bahwa serangan terhadap Greenland hampir pasti akan mengakhiri NATO. Karena itu, pada Rabu (14/1/2026), Denmark mengumumkan perluasan kehadiran militernya di wilayah Arktik tersebut, sembari memperkuat kerja sama dengan sekutu-sekutu Eropa.
Respons pun datang dengan cepat. Jerman, Swedia, Prancis, dan Norwegia mengonfirmasi pengiriman personel militer ke Greenland dalam pekan yang sama. Di saat bersamaan, Kanada dan Prancis menyatakan rencana membuka konsulat di Nuuk, sebuah langkah diplomatik yang sarat makna politik.
Secara teknis, latihan militer NATO di kawasan Arktik bukan hal baru. Amerika Serikat sendiri telah lama menempatkan sekitar 150 personel militernya di Pangkalan Antariksa Pituffik. Namun, konteks saat ini membuat pengerahan pasukan Eropa terasa berbeda—lebih politis, lebih simbolis, dan penuh pesan solidaritas.
Trump terus memperkeras sikapnya. Dalam konferensi pers bersama para eksekutif industri minyak, ia menyatakan akan bertindak terhadap Greenland “suka atau tidak suka.” Pernyataan ini memperdalam kekhawatiran akan potensi konflik internal yang belum pernah terjadi dalam sejarah NATO.
Sikap Tegas Sekutu Eropa
Jerman mengirimkan 13 personel militer dalam sebuah tim pengintaian yang akan menjalankan misi eksplorasi bersama negara mitra. Swedia, atas permintaan Denmark, turut mengirimkan pasukan yang akan terlibat dalam persiapan latihan Operation Arctic Endurance.
Presiden Prancis Emmanuel Macron menegaskan komitmen negaranya dengan mengumumkan bahwa unit militer Prancis telah diberangkatkan. Norwegia, meski dalam skala kecil, juga mengirimkan dua personel pertahanan ke Greenland.
Langkah-langkah ini menegaskan prinsip dasar NATO: serangan terhadap satu anggota dianggap sebagai serangan terhadap seluruh aliansi. Prinsip tersebut menjadikan ancaman AS terhadap Greenland—yang merupakan bagian dari Kerajaan Denmark—sebagai sesuatu yang hampir tak terbayangkan sebelumnya.
Meski demikian, Menteri Pertahanan Denmark Troels Lund Poulsen menekankan bahwa skenario serangan AS masih bersifat hipotetis. Menurutnya, menyerang sesama anggota NATO bertentangan dengan logika dan fondasi aliansi itu sendiri.
Diplomasi yang Masih Buntu
Di tengah eskalasi ini, pejabat Denmark dan Greenland bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio serta Wakil Presiden JD Vance. Pertemuan tersebut berlangsung beberapa jam setelah Trump kembali menegaskan di Truth Social bahwa penguasaan AS atas Greenland adalah sesuatu yang “tidak bisa ditawar.”
Hasil pertemuan belum memberikan titik temu. Lars Lokke Rasmussen menyebut diskusi berlangsung terbuka dan konstruktif, namun perbedaan mendasar tetap ada. Sebagai langkah lanjut, para pihak sepakat membentuk kelompok kerja tingkat tinggi.
Kanada dan Prancis secara terbuka menyuarakan dukungan terhadap kedaulatan Greenland. Prancis bahkan dijadwalkan membuka konsulat di Nuuk pada awal Februari. Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot menegaskan bahwa ancaman terhadap Greenland harus dihentikan karena tidak masuk akal dan bertentangan dengan kepentingan Amerika Serikat sendiri. Tuna55
