Ekonom UI Nilai Deflasi Aceh–Sumatra Barat Dipicu Dampak Pascabencana – Fenomena deflasi yang terjadi di tiga provinsi terdampak banjir
dan longsor, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, dinilai sebagai hasil dari percepatan pemulihan infrastruktur
yang dilakukan pemerintah. Hal tersebut disampaikan oleh Ekonom Universitas Indonesia (UI), Fithra Faisal Hastiadi.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ketiga wilayah tersebut mencatat deflasi secara bulanan pada Januari 2026.
Aceh mengalami penurunan harga sebesar 0,15 persen, Sumatra Barat 0,75 persen,
sementara Sumatra Utara mencatat deflasi terdalam, yakni 1,15 persen.
Distribusi Logistik Kembali Lancar
Fithra menilai, meredanya tekanan harga di wilayah terdampak bencana tidak terlepas dari pulihnya jalur distribusi logistik.
Infrastruktur utama yang sebelumnya rusak akibat banjir dan longsor telah kembali berfungsi, sehingga arus barang dapat berjalan normal.
Ia menjelaskan bahwa kelancaran logistik berperan besar dalam menekan inflasi.
Ketika distribusi barang berjalan tanpa hambatan, pasokan di pasar meningkat dan harga menjadi lebih stabil, bahkan mengalami penurunan.
“Inflasi bisa ditekan melalui perbaikan jalur logistik. Saat distribusi lancar, peredaran barang meningkat.
Itu yang membuat inflasi sangat rendah, bahkan berubah menjadi deflasi,” ujar Fithra, Rabu (4/2/2026).
Menurutnya, stabilitas harga sangat bergantung pada ketersediaan dan kelancaran distribusi barang,
terutama di wilayah yang sempat mengalami gangguan pasokan akibat bencana.
Peran Bantuan Pemerintah Tekan Tekanan Harga Ekonom UI
Sebelumnya, bencana banjir dan longsor menyebabkan kerusakan pada infrastruktur vital seperti jalan dan jembatan penghubung antarwilayah.
Kondisi ini menghambat distribusi kebutuhan pokok dan memicu kenaikan harga di pasar.
Hal tersebut tercermin dalam data BPS yang menunjukkan lonjakan inflasi pada Desember 2025.
Saat itu, inflasi di Aceh mencapai 3,6 persen, Sumatra Utara 1,66 persen, dan Sumatra Barat 1,48 persen.
Pemerintah kemudian mengambil langkah cepat dengan membangun jembatan darurat armco dan bailey,
serta memperbaiki sejumlah ruas jalan nasional yang rusak.
Seiring membaiknya konektivitas, distribusi logistik kembali berjalan normal dan tekanan inflasi mulai mereda pada awal 2026.
Fithra menambahkan, selain pemulihan infrastruktur, penyaluran bantuan pemerintah juga berkontribusi dalam menahan laju inflasi.
Bantuan berupa makanan dan kebutuhan pokok membuat masyarakat tidak perlu membeli barang di pasar, sehingga permintaan menurun.
“Bantuan pangan dan kebutuhan dasar yang masuk kategori volatile food membantu menekan permintaan.
Ketika permintaan menurun, harga pun menjadi lebih terkendali,” jelasnya.
Ia menilai, sinergi antara perbaikan infrastruktur dan bantuan sosial menjadi kunci dalam menjaga stabilitas harga di daerah terdampak bencana.
Respons kebijakan yang cepat dan terkoordinasi dinilai efektif dalam meminimalkan dampak ekonomi bencana,
khususnya terhadap daya beli masyarakat dan kestabilan harga Tuna55.
