Gelombang banjir bandang yang melanda Sumatra memasuki babak baru dengan langkah pemerintah menelusuri pihak yang bertanggung jawab atas bencana tersebut.
Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) telah mengumumkan rencana untuk menggugat enam perusahaan besar yang diduga memiliki peran dalam menyebabkan banjir dan tanah longsor di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Kami berencana mengajukan gugatan perdata terhadap sekitar enam perusahaan besar pada pertengahan bulan ini, ujar Menteri Lingkungan Hidup, Faisol Nurofiq, di Jakarta pada hari Senin (12/1).
Pemerintah berpandangan bahwa bencana ini bukan hanya disebabkan oleh faktor cuaca ekstrem semata. Ada indikasi kuat bahwa kerusakan di kawasan hulu sungai, yang disebabkan oleh aktivitas perusahaan, turut memperparah dampak banjir bandang.
Audit Lingkungan Sumatra Melibatkan Lebih dari 100 Perusahaan
KLHK saat ini tengah melakukan audit lingkungan terhadap lebih dari 100 perusahaan yang beroperasi di tiga provinsi terdampak. Audit ini mencakup pemeriksaan terhadap izin usaha, proses pembukaan lahan, serta pemenuhan kewajiban terkait perlindungan kawasan lindung.
Penetapan tersangka akan dilakukan setelah audit lingkungan selesai. Target kami adalah tiga bulan, jelas Faisol.
Hasil audit ini akan menjadi dasar untuk menentukan perusahaan mana yang akan dikenai sanksi administratif dan perusahaan mana yang akan diproses secara hukum.
Satgas Temukan Indikasi Pelanggaran pada 12 Perusahaan
Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), yang melibatkan unsur TNI, Polri, Kejaksaan, dan kementerian teknis, juga turut melakukan penyelidikan terkait kasus ini.
Dari hasil pemeriksaan terhadap 31 perusahaan, sebanyak 12 perusahaan telah teridentifikasi sebagai pihak yang diduga menjadi penyebab utama kerusakan hutan dan bencana banjir.
Satgas telah menemukan 12 perusahaan yang diduga kuat menjadi penyebab bencana, dan tindakan tegas akan segera diambil, kata Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, di Kejaksaan Agung, Jakarta, pada hari Kamis (8/1).
Delapan perusahaan berlokasi di Sumatra Utara, dua di Sumatra Barat, dan dua lainnya di Aceh. Semuanya diduga melanggar aturan terkait perubahan fungsi kawasan hutan di wilayah hulu sungai.
Pentingnya Kawasan Hulu Sungai
Kawasan hutan di hulu sungai memiliki fungsi vital sebagai penyerap air hujan, yang kemudian ditahan agar tidak langsung mengalir ke wilayah hilir.
Alih fungsi lahan hutan menjadi perkebunan, pertambangan, atau proyek lainnya dapat menurunkan daya serap tanah Tuna55 secara signifikan. Akibatnya, air hujan akan langsung mengalir deras ke sungai, menyebabkan sungai meluap dan membanjiri permukiman.
Oleh karena itu, kerusakan hutan sering kali menjadi penyebab utama terjadinya banjir dan tanah longsor.
Upaya Pemerintah untuk Memberikan Efek Jera
Melalui gugatan terhadap perusahaan-perusahaan yang terlibat, pemerintah berupaya untuk mengubah paradigma bahwa kerusakan lingkungan hanyalah risiko bisnis yang biasa.
Jika gugatan ini berhasil, perusahaan-perusahaan tersebut dapat diwajibkan untuk membayar ganti rugi dan melakukan pemulihan terhadap kawasan yang rusak.
Bagi masyarakat, langkah ini dapat menjadi sinyal penting bahwa bencana alam tidak selalu terjadi tanpa adanya pihak yang bertanggung jawab.
